Aktivis menggelar aksi unjuk rasa bertema bakpao di gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/11). Aksi tersebut merupakan dukungan kepada KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi KTP Elektronik yang merugikan negara Rp2,3 triliun.
Berita Politik365 -- Jakarta - Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia menyebut bahwa Setya Novanto telah menganggap Golkar dan DPR adalah milik pribadi. Hal ini, kata Doli dilihat dari surat Novanto yang menolak dicopot sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR.
Setya Novanto yang ditahan KPK terkait kasus e-KTP, mengirimi surat kepada Partai Golkar untuk tidak dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Umum. Novanto juga mengirimi surat kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
si surat itu meminta agar MKD tidak mengadakan rapat pleno untuk membahas status Setya Novanto di DPR.
"Dengan surat itu menunjukkan Setya Novanto menganggap Golkar dan DPR miliknya pribadinya. Kalau kita sering nonton film ada orang-orang punya korporasi besar, dia bikin surat tinggal baca surat saja kepada komisaris itu terus disetujui," kata Doli dalam sebuah diskusi di Kawasan Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (25/11/2017).
Menurut dia, yang dibutuhkan oleh partai berlambang beringin itu yaitu bukan proses demokratis, namun keharusan untuk memisahkan urusan pribadi Novanto yang tersangkut kasus hukum, dengan urusan partai.
"Yang dibutuhkan bukan proses demokratis. Tapi Golkar harus segera putuskan untuk memisahkan urusan Setya Novanto pribadi dengan partai," jelas dia.
Butuh Ketua Umum Baru
Dia juga menilai sebetulnya yang diperlukan bukanlah kesoliditasan pengurus partai baik di DPP ataupun DPD. Golkar saat ini, kata Doli sangat membutuhkan Ketua Umum baru setelah Novanto ditahan KPK terkait kasus e-KTP.
"DPD solid, DPP solid, semua solid tapi faktanya citra golkar malah buruk. Sudah enggak usah bicara solid, ganti ketua umum karena itu yang jadi penyakit," ucap Doli.
Post a Comment